Mereka Yang Menggenggam PBB

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sudah genap berusia 71 tahun. Meski sudah tua, organisasi ini sering memanen kritikan dari anggotanya. Salah satunya adalah dorongan agar ada reformasi dalam PBB, meski tampaknya muskil.

"Ketika ada sekelompok negara kaya merasa mampu mengubah dunia dengan menggunakan kekuatannya, maka ketidakseimbangan global jelas membawa sengsara yang semakin kentara ketika PBB tidak berdaya. Aksi-aksi kekerasan tanpa mandat PBB seperti yang kita saksikan telah menafikan keberadaan badan dunia yang kita miliki bersama itu. Oleh karena itu, kita bangsa-bangsa di Asia Afrika mendesak reformasi PBB agar berfungsi secara optimal sebagai badan dunia yang mengutamakan keadilan bagi kita semua, bagi semua bangsa.”

Nukilan pidato Presiden Jokowi pada pembukaan Konferensi Asia Afrika 2015, DI JCC, Jakarta, 22 April 2015 ini bisa jadi mewakili keinginan banyak negara di dunia soal kondisi PBB saat ini. Agustus lalu, Presiden Filipina Rodrigo Duterte juga sempat membuat kehebohan dengan ancaman akan keluar dari keanggotaan PBB terkait kecaman organisasi dunia ini terhadap pemberantasan narkoba yang dianggap melanggar HAM di negaranya.

Duterte menyerang PBB, menyebutnya gagal menjalankan misi-misinya dalam mengurangi kelaparan dan meredakan konflik internasional, juga mengabaikan kesengsaraan yang terjadi di Filipina akibat narkoba.

“Keluarkan kami dari organisasi Anda. Anda belum melakukan apa-apa. Kapan Anda terakhir kali di sini? Tak ada. Tak pernah. Kecuali untuk mengkritik," tegas Duterte, dikutip dari The Independent.

Suara sumbang terhadap PBB hampir seusia dengan kelahiran lembaga ini. Saat PBB memberi kursi terhadap Malaysia di Dewan Keamanan pada 1965, Indonesia di bawah Presiden Soekarno keluar dari PBB. Waktu itu Indonesia sedang berkonfrontasi dengan Malaysia.

Kelahiran PBB tak terlepas dari peranan negara-negara pemenang Perang Dunia II yaitu Amerika Serikat, Inggris, dkk yang menginisiasi sebuah piagam PBB hasil dari Konferensi San Fransisco, di AS pada Juni 1945. Tanggal pasti kelahiran PBB terjadi pada 24 Oktober 1945, saat piagam PBB diratifikasi oleh negara sponsor utama seperti AS, Perancis, Inggris, Soviet, dan Cina. Hingga kini, PBB dengan 193 anggota masih bertahan dengan masing-masing kontribusinya.

Kontributor Terbesar

Bicara PBB tak bisa hanya soal siapa orang nomor satu di kursi sekretaris jenderal, tetapi perlu membahas the big five penguasa di Dewan Keamanan PBB yang meliputi AS, Perancis, Inggris, Uni Soviet (Rusia), dan Cina, sebagai pemegang hak veto. Posisi negara-negara ini tak terusik selama puluhan tahun.

Sementara itu, 10 negara lainnya sebagai anggota tidak tetap dewan keamanan silih berganti menanti giliran tanpa hak istimewa. Mereka adalah Angola, Mesir, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Senegal, Spanyol, Ukraina, Uruguay, dan Venezuela.

Kewenangan anggota “abadi” dewan keamanan punya peran besar, bisa menentukan ke mana arah dunia melaju. Dan ini bukan tanpa sebab. Setiap tahun anggota PBB yang meliputi 193 negara di dunia urunan untuk biaya operasional tahunan PBB, dan persentasenya dilihat dari kemampuan ekonomi masing-masing anggota. Dalam situs resmi PBB, http://www.un.org, tahun ini total kontribusi iuran wajib anggota PBB mencapai $2,548 miliar untuk periode 2016-2017.

Jumlah ini memang turun dibandingkan periode 2015-2016 yang total urunannya mencapai $2,771 miliar. Persoalan kelancaran arus kas memang menjadi persoalan tersendiri bagi PBB, per 30 April 2016, masih ada tunggakan $1,43 miliar dari para anggotanya yang belum patuh membayar.

Siapa kontributor terbesar iuran wajib di PBB?

Siapa lagi kalau bukan AS dan negara-negara penopang PBB lainnya. AS menyumbang 22 persen iuran wajib, Inggris menyumbang 5,179 persen, Perancis 5,593 persen, Cina 5,148 persen, dan Rusia 2,438 persen. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya urunan 0,346 persen, atau Filipina yang hanya 0,154 persen. Biaya operasional ini di luar biaya menjaga perda

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Gitar Relic?

SABATON – Swedish Metal Yang Kece Punya

Go and Visit ASEAN ''Malaysia, Singapore and Thailand''